Foto : Humas Jateng
JAKARTA, SUARASOLO.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) resmi memperkuat sinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebanyak 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jateng berhasil meloloskan diri untuk meraih beasiswa pendidikan jenjang S2 dan S3 lewat skema cost sharing.
Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang diwakili oleh Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Skema cost sharing merupakan program inovatif perdana dari Kementerian PPN/Bappenas untuk menekan kendala fiskal daerah. Dalam skema ini, Bappenas menanggung seluruh Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), sementara Biaya Hidup (living cost) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah.
“Adanya program cost sharing ini sangat bermanfaat dan tentu bisa mendukung peningkatan mutu ASN di Jawa Tengah. Dengan keterbatasan fiskal yang ada, ini sangat membantu,” ujar Dhoni saat mewakili Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Para penerima beasiswa khusus bidang perencanaan pembangunan tersebut akan menempuh studi disiplin ilmu strategis di empat perguruan tinggi ternama tanah air, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Airlangga (Unair).
Dhoni menegaskan, langkah ini sejalan dengan komitmen Gubernur Ahmad Luthfi dalam memperkuat penerapan sistem meritokrasi yang sudah berjalan tinggi di Jawa Tengah. Sekembalinya dari masa studi, para ASN tersebut dipastikan akan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahlian baru mereka.
“Kami akan tempatkan kembali sesuai dengan komitmen keilmuan sebagai penerima beasiswa. Semoga ini bisa mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan visi-misi Jawa Tengah,” tambahnya.
Salah seorang penerima beasiswa asal Jawa Tengah, Bhakti Damar Jati, menyampaikan program beasiswa tersebut bukan sekadar bantuan pendidikan. Namun bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong peningkatan kapasitas ASN di Indonesia.
“Semoga setelah pendidikan dapat mengabdi dan mengamalkan ilmu dalam pelayanan publik dan merencanakan pembangunan,” ujar PNS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tersebut.
Sebagai informasi, tahun 2026 ini Kementerian PPN/Bappenas melakukan seleksi dan menetapkan karyasiswa sebagai penerima beasiswa. Tercatat ada 49 ASN penerima beasiswa internal, 56 beasiswa S2 afirmasi, 35 beasiswa cost sharing, serta beberapa beasiswa di Australia dan Singapura.
Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, mengatakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penentu kemajuan suatu daerah dan negara. Pengembangan SDM tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.
“Sumber daya alam (SDA) boleh melimpah, tapi selama modal manusia atau SDM tidak cukup kapasitas dan kemampuannya, maka sumber daya alam akan sia-sia,” katanya.
Ia menjelaskan, pembangunan harus dimulai dari pendidikan. Sudah banyak negara yang membuktikan hal itu. Selain itu, perencanaan pembangunan yang baik juga memerlukan SDM yang berkualitas dan kompeten. Beberapa daerah di Indonesia sudah mulai melakukan perencanaan pembangunan yang baik, salah satunya adalah Jawa Tengah, di sana juga banyak perguruan tinggi yang bagus.
“Tampaknya merencanakan itu mudah, tapi membuat rencana yang baik tidak mudah. Bappenas salah satu tempat terbaik merencanakan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kami ingin menularkan ilmu itu kepada daerah-daerah yang membutuhkan,” jelasnya.
VA PAULO /*